Pemkab Biak Numfor Terima Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD Tahun 2022

Hasil audit laporan pemeriksaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2022 Pemkab Biak Numfor dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Bupati Herry Ario Naap dan diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Papua Dr Martuama Saragi di Jayapura,Senin, 15/5/2023 ANTARA/HO-Subag Humas Kopimda

Biak Numfor | Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor Gunadi dalam keterangannya di Biak, Senin (15/5/2023), mengatakan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor 2022 diserahkan Kepala BPK Perwakilan Papua Dr. Martuama Saragi kepada Bupati Biak Herry Ario Naap di Jayapura, Senin, 15 Mey 2023.

"Puji syukur untuk ketiga kalinya, di era kepemimpinan Bupati Biak Herry Ario Naap dan Wakil Bupati Calvin Mansnembra sejak tahun 2020 hingga 2022, Pemkab Biak Numfor meraih opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini membuktikan LKPD terus dikelola secara profesional dan patuh aturan," kata Gunadi.

Mengutip pernyataan Bupati Biak Herry Naap, kata Gunadi, LHP BPK merupakan penilaian kinerja Pemda dalam pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan melalui LKPD.

Laporan keuangan Pemkab Biak Numfor, kata Gunadi, telah disusun sesuai prosedur dan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan telah diaudit.

Lebih lanjut dikatakan Gunadi, bahkan sistem pengendalian laporan keuangan sangat efektif dikarenakan adanya kemajuan IT melalui pesan WhatsApp grup dan surat elektronik cepat dalam penyampaian laporan.

"Laporan hasil pemeriksaan yang kami terima menambah motivasi untuk berupaya dan bekerja lebih keras lagi," ujarnya.

Bupati Herry Ario Naap, tutur Gunadi, juga memerintahkan Inspektorat Kabupaten Biak Numfor dan seluruh OPD untuk segera menindaklanjuti laporan pemeriksasan BPK setelah LHP diterima.

Batas waktu yang diberikan kepada Inspektorat yakni selama 60 hari untuk mengejar persentase tindak lanjut.

Selain itu, Wakil Bupati Biak Numfor Calvin Mansnembra memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada DPRD dan seluruh OPD, atas kerja keras dan responsif serta tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

"Secara khusus kepada para bendahara, kasubag keuangan dan penjabat pembuat komitmen semua organisasi perangkat daerah," kata Wabup Calvin Mansnembra.

Wabup Calvin menilai, opini WTP laporan keuangan Pemkab Biak Numfor untuk ketiga kalinya ini merupakan prestasi bersama semua ASN Pemkab Biak Numfor, pimpinan OPD, bendahara dan kasubag keuangan karena berkolaborasi menyiapkan LHP Keuangan tahun 2022.

"Serta adanya dukungan semua elemen masyarakat yang terus menerus mendukung kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, profesional serta taat aturan," ucapnya. | Redaksi