 |
| Direktur Amnesty Internasional untuk Indonesia, Usman Hamid |
Jakarta | Amnesty Internasional menilai operasi siaga tempur darat oleh TNI melawan Tentara Papua Merdeka (TPM) akan menyulitkan Indonesia untuk menyembunyikan masalah Papua.
"Pemerintah Indonesia kalau melakukan operasi tempur dalam situasi saat ini akan semakin tidak bisa menutupi masalah Papua di tingkat dunia," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, seperti yang dilansir dari CNN, Selasa (18/4/2023).
Usman mengatakan, dampak dari operasi siaga tempur TNI di Papua dapat menyeret Indonesia ke dalam kubangan diplomatik dan merusak reputasi Indonesia di dunia internasional.
"Indonesia bisa masuk ke dalam lumpur diplomatik internasional yang akan menyulitkan Indonesia dalam menjaga reputasi internasional termasuk kepemimpinan Indonesia saat ini di Asean," sambungnya.
Usman mengatakan, keputusan panglima TNI meningkatkan status operasi militer di Papua menjadi siaga tempur dapat membahayakan warga sipil dan TNI itu sendiri.
"Keputusan atau operasi tempur melalui pengerahan pasukan TNI dalam menyikapi situasi saat ini adalah keliru dan gegabah," kata Usman.
Operasi siaga tempur tersebut, tutur Usman, malah berpotensi menimbulkan pertumpahan darah di Papua.
Ia berpendapat, akan ada banyak korban sipil dan anggota TNI yang berjatuhan. Belum termasuk layanan dan fasilitas umum di Bumi Cendrawasih juga akan turut terdampak.
Usman menilai kebijakan itu telah melangkahi mekanisme undang-undang yang mensyaratkan perlu adanya keputusan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan persetujuan politik DPR sebagai keputusan politik negara.
"Tindakan Panglima bisa dianggap mendahului kajian yang tengah dilakukan oleh Lemhanas atas perintah presiden," ujarnya.
JayapuraLemhanas, kata Husman, penting untuk segera menyampaikan kepada Jokowi hasil kajian strategis tersebut beserta opsi kebijakan yang lebih baik yang dapat menurunkan eskalasi konflik bersenjata yang mementingkan keselamatan warga sipil termasuk pilot Susi Air yang sementara disandera oleh TPM.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah meningkatkan operasi di Papua menjadi operasi siaga tempur darat untuk TPM.
"Tentunya dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu kita ubah jadi operasi siaga tempur. Di TNI, di Natuna sana ada operasi siaga tempur laut, nah kalau di sini ada operasi siaga tempur darat, artinya ditingkatkan," kata Yudo di Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Papua, Selasa (18/4/2023).
JayapuraYudo mengatakan operasi ditingkatkan usai TPM melakukan penyerangan terhadap personel TNI pada 15 April. Ia menuturkan peningkatan status operasi ini bertujuan agar naluri tempur prajurit TNI terbangun.
Sebelumnya, Prajurit TNI dari Satgas Yonif R 321/GT Pratu Miftahul Arifin meninggal dunia usai diserang Tentara Papua Merdeka Pimpinan Egianus Kogoya di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (15/4/2023).
Satgas tengah berupaya menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philips Mehrtens yang disandera TPM sejak awal Februari lalu. Namun, di tengah perjalan Satgas diserang dan menyebabkan satu anggota TNI tewas setelah jatuh ke dalam jurang. | ED
0 Komentar