Apakah Luhut Binsar Pandjaitan Memiliki Nama Baik? | Fatia-Haris vs Nama Baik Luhut

Apakah Luhut Binsar Pandjaitan memiliki nama baik?

Jakarta | Hari ini, 3 April 2023, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar menjalani sidang pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).

Kasus ini berawal dari laporan Luhut yang merasa nama baiknya dicemarkan Haris dan Fatia terkait siniar berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!" yang diunggah Haris di kanal YouTube-nya pada 20 Agustus 2021.

Nama Baik? Apakah Luhut (masih) punya nama baik?

Kenyataannya, dalam kurun enam tahun terakhir sejak 2016, nama Luhut berkali-kali tersangkut laporan global penggelapan pajak serta laporan nasional tentang konflik kepentingan bisnis tambang batubara.

Kenapa cuma Haris-Fatia yang diperkarakan? Sepertinya cuma berani yang lokal ya, Pak?

Nama Luhut di Panama Papers

Dalam Panama Papers, Luhut ditengarai menduduki posisi sebagai Direktur Mayfair International Ltd, perusahaan cangkang di Republik Seychelles, negara suaka pajak di Afrika, yang dimiliki oleh 2 perusahaan: PT Persada Inti Energi dan PT Buana Inti Energi. Keduanya, secara langsung atau tidak, terkoneksi dengan Luhut melalui PT. Toba Bara Sejahtera Tbk.

Ada juga di Pandora Papers

Luhut juga diindikasikan memainkan peran yang serupa melalui perusahaan bernama Petrocapital SA, yang terdaftar di Republik Panama, di mana dia ditunjuk menjadi Presiden Direktur dalam rapat yang digelar pada 19 Maret 2007.

Tersebut juga di Global Witness

Global Witness dalam "The Hidden Buyers" menyoroti tidak transparannya transaksi penjualan 61,79% saham Toba Bara Sejahtera pada 9 November 2016 kepada perusahaan Singapura Bernama Highland Strategic Holdings yang dimiliki oleh perusahaan pengelola aset Watiga Trust Pte.

Kerahasiaan yang melingkupi transaksi tersebut meyebabkan pemilik akhir dari saham yang ditransaksikan tersebut tidak diketahui.

Hmm, ada juga di "Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batubara"

Laporan ini menengarai keterlibatan Luhut dalam kelindan konflik kepentingan, perdagangan pengaruh serta korupsi politik terkait dengan perizinan dan pengelolaan tambang batu bara di Kalimantan Timur.

Dalam menyatukan bisnis dan politik di sektor batubara, Luhut juga memanfaatkan struktur partai politik, terutama Partai Golkar. Tiga dari lingkaran Luhut di Partai Golkar - Idrus Marham, Azis Syamsuddin, dan Rita Widyasari - tengah dan telah menjalani hukuman pidana atas korupsi yang mereka lakukan.

Jejak Luhut dalam berbagai sengkarut konflik kepentingan, korupsi politik, penghindaran pajak, pencucian uang dan penyembunyian aset telah membuat "nama baik" Luhut sebagai sesuatu yang bisa dipertanyakan.

Selain itu, sebagai pejabat publik, Luhut juga gemar menyampaikan pernyataaan kontroversial yang merugikan kredibilitas pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti dukungan penundaan pemilu maupun ajakan kepada kepala daerah untuk menolak OTT KPK.

Mengingat buruknya rekam jejak Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan seperti yang ditengarai oleh berbagai laporan investigasi independen tersebut, maka dakwaan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Fatia-Haris menjadi tidak relevan dan gugur dengan sendirinya.

Sudah saatnya Presiden Jokowi memberhentikan Luhut Binsar Pandjaitan dari posisinya sebagai Menko Marves sebelum kredibilitas pemerintahan dan kepercayaan publik makin tergerus oleh rekam jejak Luhut Binsar Pandjaitan.| Kurawal Foundation