Timika | Penangkapan dan penahanan Bupati Mimika Eltinus Omaleng sejak 6 September 2022 lalu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membawa dampak tersendiri bagi kerukunan masyarakat di Kabupaten Mimika, karena dicurigai Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob atau partainya sebagai dalang yang mendesak agar Eltinus Omaleng untuk ditangkap.
Menyikapi hubungan antar sesama masyarakat maupun politisi yang sudah mulai renggang itu, Partai NasDem Kabupaten Mimika mengeluarkan himbauan kepada masyarakat agar proses hukum yang sedang dijalani Bupati Eltinus Omaleng tidak mengganggu kerukunan kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Mimika.
Aser Gobai selaku Ketua DPD NasDem Mimika menghimbau agar masyarakat tidak membangun serta menyebarkan opini yang dapat menimbulkan fitnah bagi pihak lain.
"[dihimbau kepada masyarakat agar] tidak membangun dan menyebar opini yang berpotensi menjadi fitnah yang kemudian memperlebar keretakan keharmonisan sesama warga masyarakat," tulisnya dalam himbauan yang dikirimkan kepada redaksi kami.
Ia juga meminta agar masyarakat tidak saling memberikan ancaman hanya karena perbedaan pandangan dan penafsiran terkait proses hukum yang sementara ini dijalani oleh Bupati Omaleng.
"Tidak saling menantang maupun mengancam sesama warga hanya karena perbedaan pandangan dan pendapat terkait penangkapan dan penahanan Bupati EO," tegasnya ketua DPD NasDem Mimika itu.
Tidak cuma kepada masyarakat, dalam himbauan dimaksud NasDem Mimika juga menegaskan kepada Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob sebagai Pelaksana Tugas Bupati Mimika untuk tidak membuat kebijakan yang dapat merugikan masyarakat.
"Wakil Bupati tidak membuat kebijakan-kebijakan yang dapat memperlambat dan menghentikan proses pembangunan infrastruktur maupun memperlambat dan menghentikan pembangunan SDM serta ekonomi masyarakat dalam wilayah administrasi Kabupaten Mimika, terlebih ketika kebijakan itu mengancam perekonomian dan kesejahteraan setiap keluarga yang merupakan penduduk Kabupaten Mimika," tegas NasDem Mimika kepada Wabup Mimika seperti yang kami kutip dari pernyataan pers yang dikirimkan kepada kami, Sabtu (22/9/22).
Lebih lanjut, termuat dalam pers rilis yang sama, NasDem Mimika meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap menjalankan tugas seperti biasa tanpa rasa khawatir dengan kepemimpinan Johannes Rettob sebagai Plt Bupati Mimika.
Hal itu dikatakan NasDem Mimika dikarenakan beredar isu Johannes Rettob merencanakan pergantian atau rolling jabatan dalam lingkungan Pemkab Mimika.
"Setiap OPD mulai dari tingkat Sekda, Dinas, Sekretariat DPRD, Lembaga, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga lainnya seperti Rumah Sakit Umum Daerah untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seperti yang luar biasa tanpa ada rasa takut dan cemas," tulis pers rilis tersebut
Rilis, yang ditandatangani oleh Ketua Partai NasDem Mimika Aser Gobai itu, juga menegaskan kepada setiap anggota DPRD Mimika untuk fokus pada tugas serta tanggung jawab dan tidak memperalat warga untuk memanaskan keadaan dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab.
"Anggota DPRD Kabupaten Mimika untuk tetap fokus pada tugasnya masing-masing dan tidak menjadi pihak atau motor penggerak untuk menghasut masyarakat," tegas rilis itu seperti yang kami kutip.
Sekedar diketahui, Kementerian Dalam Negeri telah menurunkan perintah kepada Wakil Bupati Mimika untuk menjalankan tugas dan kewenangan Bupati Mimika.
Selain menurunkan perintah kepada Wakil Bupati Mimika, Kemendagri juga telah bersurat kepada Gubernur Papua untuk memberikan perintah serta melakukan monitoring kerja Wakil Bupati Mimika sebagai Plt Bupati. | Ed
0 Komentar