Anggota DPR Papua minta Pelaku Mutilasi Dihukum Mati

Ketua Poksus DPR Papua, John NR Gobai

Jayapura | Kasus pembunuhan berencana dengan mutilasi terhadap empat orang warga sipil di Kabupaten Mimika pada Senin, 22 Agustus 2022, mendapat banyak kecaman dari berbagai kalangan di seluruh Indonesia.

Anggota DPR Papua John NR Gobai ikut mengangkat suara dan meminta agar para tersangka mutilasi mendapat hukuman mati. Menurut Gobai, hal itu supaya menjadi pelajaran kepada anggota TNI/Polri yang berencana melakukan maupun terlibat bisnis jual beli amunisi dan senjata di Papua.

"Untuk menjadi pelajaran bagi anggota yang lain, agar tidak begitu saja, gampang saja, melakukan praktek jual beli amusi dan senjata di Papua, [pelaku] harus dihukum mati," tegas Gobai Senin (5/9/22)

Sebelumnya Gobai menduga latar belakang pembunuhan berencana dan mutilasi disebabkan karena jebakan jual beli senjata api yang direncanakan oleh para tersangka.

"Kasus mutilasi empat warga di timika diduga karena jual beli senjata hingga empat warga sipil korban, dan itu jebakan oknum TNI," kata Gobai.

Minta Pemerintah Pusat menarik pasukan militer non organik dari Papua, dikatakan oleh Gobai bahwa DPR Papua kerap kali menyampaikan permintaan itu melalui Komisi I DPR RI tetapi tidak mendapat tanggapan ataupun respon.

"Selalu kita sampaikan untuk tarik pasukan non organik, tapi sayangnya Komisi I DPR RI sampai hari ini belum pernah menggelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah dan tokoh-tokoh serta lembaga-lembaga di Papua, dengan mengundang Panglima TNI, dll. seperti yang kita usulkan," ujar Ketua Poksus DPR Papua itu.

Lebih lanjut, dikatakan Gobai, warga sipil di Papua memiliki senjata karena bisnis jual beli amunisi dan  senjata yang melibatkan oknum-oknum pasukan bersenjata sehingga beralasan untuk pasukkan non organik ditarik dari Papua.

"Papua tidak ada pabrik senjata dan amunisi, bila kehadiran pasukan non organik pada akhirnya ada oknum yang melakukan jual beli amunisi dan senjata ya sebaiknya pasukan ini ditarik dan tidak perlu lagi ditempatkan di Papua," katanya

Untuk memperbaiki kesalahan pemerintah dan institusi terkait dalam kasus ini, keputusan menarik pasukan organik merupakan langkah awal. Hal itu dikatakan oleh Gobai karena tidak ada yang bisa sangkal kasus-kasus jual beli amunisi dan senjata yang terjadi di Papua selama bertahun-tahun.

"Banyak kasus jual beli amunisi, tinggal buka rahasia, di media banyak [pemberitaan] beredar," pungkasnya.

Penulis: Yallo
Editor: Eduard