Enggan Penjarakan Warga Soal Sewa Pesawat, NasDem Mimika: Itu Bukan Tujuan Kami

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob serta Istri Nyonya Suzi Herawati tiba di Kota Tua Kokonao disambut ratusan Masyarakat Jumat, (22/4/2022). (sumber foto:liputan4.com)

Timika | Siapa sangka maksud baik dari semua pihak yang menyoroti polemik utang piutang antara Pemkab Mimika dan PT Asian One Air terkait dengan bisnis sewa pesawat dan helikopter justru mendapat tanggapan negatif dari Wakil Bupati Mimika dan oknum elit partai di Kabupaten Mimika.

Aser Gobai selaku ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Mimika merasa ikut mendapat tanggapan negatif dari elit partai politik lain di Mimika, karena ia aktif mendesak agar PT Asian One Air penuhi kewajiban membayar jam terbang sewa pesawat dan helikopter yang disewa dari Pemerintah Kabupaten Mimika.

Menanggapi anggapan negatif itu, Aser Gobai mengatakan bahwa apa yang ia lakukan semata-mata hanya untuk kepentingan Daerah tempat ia menjadi penduduk.

“Perjuangan kami murni tidak punya keterkaitan dengan kepentingan politik praktis. Kami hanya membawa kepentingan daerah dan masyarakat, jadi tidak perlu dipanaskan dengan anggapan-anggapan yang justru buat publik semakin curiga kepada oknum pejabat di Timika,” kata Aser saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler untuk dimintai tanggapan terkait anggapan negatif oknum elit partai politik di Timika.

“Dan tidak penting bagi kami dengan tanggapan-tanggapan negatif dari partai politik lain, terlebih partai politik pengusung pemerintah yang seharusnya berdiri paling di depan untuk memperjuangkan miliaran rupiah milik Pemda Mimika yang belum disetor oleh PT Asian One Air,” lanjutnya.

Soal unsur pidana dalam kasus hutang piutang Pemkab Mimika dan PT Asian One Air, Ketua DPD Partai NasDem yang biasa disapa Pak Aser itu mengatakan bahwa ada unsur pelanggaran undang-undang yang merugikan negara dalam persoalan tersebut, hanya saja Partai NasDem fokus mendesak agar miliaran rupiah itu disetor kepada Pemkab Mimika daripada membawa persoalan utang piutang antara Pemkab Mimika dan PT Asian One Air ke pengadilan.

“Unsur pidana itu ada dan bisa dicari kalau ada pihak yang menilai belum ada unsur pidana, tapi tidak seperti itu fokus Partai NasDem, karena yang penting adalah miliaran rupiah milik Pemda Mimika yang harus disetorkan oleh PT Asian One Air bisa segera dibayarkan,” kata Aser.

Aser menjelaskan bahwa ia juga sudah mendapat informasi terkait kesalahan pada pengerjaan pengadaan, pemasukan, perizinan dan pengoperasian pesawat terbang dan helikopter pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Mimika dan yang terjadi pada Tahun Anggaran 2015.

“Kami dapat sejumlah informasi berkaitan kesalahan pada pengerjaan pengadaan, pemasukan, perizinan, dan pengoperasian pesawat terbang dan helikopter termasuk dugaan kolusi dan nepotisme yang diduga melibatkan keluarga dekat salah satu pejabat di Timika dan pihak swasta,” jelasnya.

Belum mau mengungkap itu ke publik, Aser Gobai mengatakan bahwa ia sementara mempelajari dan mencari tahu kebenaran informasi itu ke pihak Kementerian Perhubungan di Jakarta.

“Yang jelasnya, kami sementara pelajari dan meminta bantuan Jakarta untuk ikut mencari tahu kebenaran dari setiap informasi yang kami dapat karena ada beberapa hal yang harus kami cek kebenarannya di kementerian terkait,” ujar Aser.

Ketika ditanya apakah persoalan hutang piutang antara Pemkab Mimika dan PT Asian One Air akan dibawa ke rana hukum apabila ada cukup bukti, Ketua DPD Partai NasDem Mimika ini menjawab bahwa ia sebagai warga dapat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan petinggi PT Asian One Air dan keluarga pejabat di lingkungan Pemkab Mimika, tetapi tujuan NasDem bukan untuk memidanakan warga.

"Namun itu, bukan tujuan kami untuk memenjarakan warga atau pejabat selain berusaha mengembalikan hak bisnis dalam sewa pesawat dan helikopter milik Pemda Mimika dan masyarakat," jawabnya. | Eduard