LIPI Menilai Kebijakan Pemekaran Papua akan Sia-Sia Tanpa Dialog

Ilustrasi permintaan dialog dari Orang Papua

Jayapura | Kebijakan pemerintah pusat untuk Papua dinilai akan sia-sia, jika kebijakan dijalankan tanpa adanya dialog damai antara pusat dan Papua.

Pendapat itu disampaikan oleh peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas, menanggapi tiga provinsi baru di Papua yang baru disahkan oleh DPR RI.

Menurut Cahyo, dialog damai adalah salah satu cara yang baik dalam menyelesaikan akar persoalan Papua. Cahyo menegaskan, warga Papua akan sulit menerima kebijakan pemerintah pusat  terkait otonomi khusus dan pemekaran sebelum adanya dialog damai.

"Jadi, sebelum ada dialog, saya kira apapun kebijakan yang datang dari pusat, apakah itu otonomi khusus, apakah pemekaran saya kira sulit untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan," tegas Cahyo, Senin (4/7/22).

Peneliti itu  khawatir akan muncul konflik baru setelah pengesahan pemekaran yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah.

"Saya melihat bahwa upaya tersebut (kebijakan Otsus dan pemekaran), menimbulkan polarisasi di kalangan masyarakat Papua, menimbulkan pro dan kontra yang belum selesai," ucap Cahyo Pamungkas.

Menurutnya, pemekaran Papua dinilai hanya didukung sebagian besar kepala daerah, bekas kepala daerah, atau anggota dewan. Itu karena mereka nantinya mengisi jabatan jabatan di provinsi baru.

Kata dia, yang harus dilakukan saat ini adalah jeda kemanusiaan di Papua. Antara lain, menghentikan sementara waktu pengiriman pasukan ke Bumi Cenderawasih, sebagai upaya mewujudkan dialog damai Jakarta-Papua. | Timo